Dalam rangka melindungi kelangsungan pengembangan sumber daya manusia dari bahaya akibat penularan HIV, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 2006.

• Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang0undangan yang berlaku serta berperan aktif dalam pelaksanaan strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
• Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS, serta meningkatkan pencegahan dan penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeleruh, terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Dalam melaksanakan tujuan utama tersebut Komisi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

• Penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pengendalian bahaya AIDS.
• Pengamatan epidemiologic pada lelompok penduduk yang beresiko tinggi mudah tertular dan menjadi sumber penularan/penyebaran HIV.
• Mengadakan penyuluhan tentang bahaya dan bagaimana cara mencegah penularan HIV bagi masyarakat umum.
• Mengadakan kerjasama internasional dan regional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
• Menyebarluaskan informasi mengenai HIV/AIDS dalam berbagai media massa dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan serta kebimbangan dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan program-program utama dan penjabaran Keppres tersebut telah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh berbagai sector/departemen sesuai dengan tugas dan fungsi serta terarah pada cakupan wilayah kekuasaan teknis masing-masing. Hal ini seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih baik dalam penentuan sasaran maupun mekanisme pelaksanaan di lapangan. Hal ini menjadi lebih rumit lagi dengan keikutsertaan masyarakat dengan Orsos dan LSM-nya yang belum sepenuhnya dapat terkoordinasikan secara baik dan terpadu. Oleh karena itu, agar tujuan upaya penanggulangan AIDS dan narkoba dapat tercapai perlu dipikirkan mekanisme-mekanisme dan pendekatan-pendekatan yang tepat serta sesuai pada sasaran.

Dari proses yang berjalan selama ini, pada dasarnya penanggulangan AIDS di Sumatera Utara dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS daerah Sumatera Utara telah berhasil terutama dalam melegitimasi lembaga ini baik di sector pemerintah maupun masyarakat. Indikator ke arah ini dapat dilihat dari adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara mengenai pembentukan KPAND sebagai revisi dan perluasan cakupan program kerja KPAND, sesuai dengan himbauan Menko Kesra dan Taskin kepada seluruh Gubernur diseluruh Indonesia, kearah upaya penanggulangan narkoba. Disamping itu, sosialisasi akan keberadaan lembaga ini telah pula dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan kota.

Walaupun telah terlihat adanya keberhasilan dalam meningkatkan keberadaan dan penerimaan lembaga baik di pemerintahan maupun masyarakat, namun masih terdapat beberapa kendala-kendala baik secara internal lembaga maupun kondisi-kondisi eksternal yang sedikit banyaknya cukup berpengaruh pada KPAND untuk menjalankan program kerja. Kendala-kendala tersebut anatara lain adalah :

• Masih sulitnya membangun sinergisme dengan stakeholder karena visi yang belum sama dengan KPAND.
• Kurang siapnya SDM dari Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kabupaten dan Kota.
• Masih adanya persepsi yang salah, mitos-mitos terhadap HIV/AIDS di masyarakat.
• Belum tersusunnya kebijakan-kebijakan atau ketentuan hukum terhadap penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba.
• Terlalu banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba.
• Permasalahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba belum merupakan prioritas sehingga menyulitkan dalam pengadaan dana.
• Program-program penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba yang masih berjalan sendiri-sendiri baik yang dilakukan oleh sektor pemerintah maupun masyarakat (Orsos dan LSM) mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kegiatan.
• Adanya tantangan sosio-budaya, agama terutama dalam mempromosikan upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Selanjutnya, disamping factor-faktor diatas berbagai peluang terbuka bagi KPAND SU untuk menjalankan program kerja. Peluang tersebut antara lain adanya dukungan-dukungan dari pemerintah, DPRD; sudah mulai dikembangkan program-program/kegiatan-kegiatan dari berbagai sektor baik pemerintah maupun masyarakat; sudah masuknya informasi HIV/AIDS kedalam kurikulum Diklat Propinsi Sumatera Utara; masyarakat dan pemerintah sudah mulai merasakan pentingnya penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba; Propinsi Sumatera Utara sudah masuk dalam agenda batuan luar negeri