Tercegahnya masyarakat Sumatera Utara dari HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

MISI

• Mencegah penularan virus HIV dan peningkatan Penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.
• Mengurangi sebanyak mungkin penderitaan perorangan, serta dampak sosial dan ekonomis yang ditimbulkan baik sebagai akibat HIV/AIDS maupun penyalah gunaan narkoba di Sumatera Utara.
• Menghimpun dan memadukan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.
• Sumbang saran penanggulangan permasalahan yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara baik pengambil keputusan di pemeintahan maupun masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba.

Mengacu pada Strategi nasional mengenai penanggulangan HIV/AIDS maka KPA Sumatera Utara menyusun prinsip-prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan membimbing, serta menciptakan suasana yang mendukung.
   
2. Setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai sosio-budaya masyarakat setempat..
   
3. Setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkukuh ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam masyarakat.
   
4. Pencegahan penularan HIV?AIDS dan penyalahgunaan narkoba diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku.
   
5. Setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar guna melindungi diri sendiri dan orang lain terhadap infeksi HIV dan penyalahgunaan narkoba.
   
6. Setiap kebijakan, pelayanan dan kegiatan harus tetap menghormati harkat dan martabat individu.
   
7. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (informed consent). Sebelum dan sesudah pemeriksaan harus diberi konseling yang memadai dan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan.
   
8. Setiap pemberi layanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi pada pengidap HIV/penderita AIDS.